Kejurnas Drifting Seri 4 yang digelar di Sirkuit Mijen Kota Semarang menarik perhatian bukan hanya dari pecinta otomotif, tetapi juga dari sisi regulasi penyelenggaraan acara olahraga motor bermotor. Sebanyak 50 atlet dari berbagai daerah dipastikan akan berkompetisi dalam ajang bergengsi ini yang berlangsung pada akhir pekan ini.
Dari perspektif hukum, penyelenggaraan kejuaraan nasional berlatar olahraga motor memerlukan tumpang tindih beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib memiliki izin prinsip dari dinas pemuda dan olahraga setempat, rekomendasi dari induk organisasi olahraga motor nasional (FMI), serta izin ketertiban umum dari kepolisian setempat. Semua dokumen ini menjadi syarat mutlak sebelum acara dapat diresmikan.
Ketentuan keselamatan kerja dan keamanan (K3) juga menjadi fokus hukum utama. Sirkuit Mijen sebagai venue harus memenuhi standar homologasi FMI dan FIA untuk kategori drifting, meliputi sistem safety barrier, jalur evakuasi darurat, dan fasilitas medis yang memadai. Setiap kendaraan peserta wajib lulus scrutineering teknis yang memverifikasi kelengkapan safety equipment seperti roll cage, safety harness, fire suppression system, dan helm standar SNI.
Aspek perlindungan hukum bagi peserta dan penonton diatur dalam perjanjian peserta yang mengikat. Penyelenggara wajib menyediakan asuransi kecelakaan pribadi minimal untuk seluruh atlet, official, dan kru teknis selama masa pelaksanaan acara. Klausul pelepasan tanggung jawab (waiver) ditandatangani setiap peserta, namun tidak melepas kewajiban penyelenggara untuk menyediakan standar keselamatan yang layak.
Pengawasan hukum selama acara dilakukan oleh juri FMI yang berwenang memberlakukan sanksi administratif hingga diskualifikasi bagi pelanggaran regulasi teknis maupun sportif. Putusan juri bersifat final dan mengikat, dengan mekanisme banding ke Mahkamah Olahraga Indonesia (KOI) untuk keberatan yang bersifat prinsip. Seluruh proses hukum ini menjamin keadilan kompetitif dan keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta Satpol PP turut mengawasi kelancaran izin dan ketertiban umum. Koordinasi lintas sektoral antara penyelenggara, aparat penegak hukum, dan stakeholder olahraga motor menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Kejurnas Drifting Seri 4 yang tertib, aman, dan berlandaskan hukum. (sin/lar)