SEMARANG — Dalam rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi menegaskan pendekatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak berhenti pada renovasi fisik. Bantuan diarahkan agar keluarga penerima juga mendapat akses pendidikan, pekerjaan, dan peningkatan penghasilan.
Menurut data yang dikutip dari laporan pemberitaan jateng.tribunnews.com, sepanjang 2025 sebanyak 274.514 unit rumah berhasil ditangani. Backlog RTLH disebut berkurang dari 1.332.968 unit menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Pendanaan perbaikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, serta dukungan CSR dan Baznas. Skema lintas sumber ini dipakai agar cakupan perbaikan lebih luas di kabupaten dan kota.
Pemprov menilai perbaikan hunian menjadi pintu masuk penguatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Selain atap dan dinding, keluarga diharapkan mendapat dukungan yang membuat ekonomi rumah tangga lebih stabil.
Program ini menjadi bagian narasi pembangunan sosial Jawa Tengah di usia ke-81. Pemerintah daerah menekankan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar penurunan backlog RTLH berlanjut.
Fakta jumlah unit dan sumber dana merujuk pemberitaan media yang mengutip data Pemprov. Evaluasi dampak jangka panjang terhadap pendapatan keluarga masih bergantung pada pendampingan di tingkat kabupaten/kota. (wm/lar)