Acara nobar (nonton bareng) pertandingan Timnas Indonesia di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (28/9) malam, tak hanya memeriahkan suasana. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga turut mendorong roda ekonomi mikro di sekitar lokasi. Pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di area Simpang Lima hingga jalan Pahlawan mengakui omzet melonjak drastis.
Seorang penjual wedang ronde di dekat gerbang Kantor Gubernur mencatat 150 porsi laku habis dalam waktu 30 menit saja. "Biasanya malam ini cuma 50–60 porsi. Tadi karena penonton nobar banyak, stok habis cepat," ucap Siti, pedagang yang sudah 5 tahun berjualan di titik tersebut. Ia menambah, keuntungan bersih malam itu bisa tiga kali lipat dari hari biasa.
Fenomena ini menyoroti sisi lain pengaturan ruang publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah menetapkan zona serta jam operasional bagi PKL agar tidak mengganggu ketertiban. Namun pada momen khusus seperti nobar Timnas, pelonggaran sementara diberlakukan dengan syarat pedagang tetap menjaga kebersihan dan tidak menutup akses darurat.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menyatakan, kehadiran massa warga pada acara nobar jadi momentum untuk menguji efektivitas Peraturan Gubernur tentang penertiban PKL. "Kami tidak melarang, tapi mengatur. Acara besar jadi uji coba kesiapan petugas dan ketaatan pedagang," ujarnya. Data Dinas Koperasi dan UMKM mencatat ada 17.500 pedagang bakso terdaftar di Jateng, serta ribuan PKL lain yang jadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Hukum administrasi negara menuntut keseimbangan antara ketertiban umum dan hak warga mencari nafkah. Acara nobar Timnas membuktikan, ketika pengaturan ruang berjalan fleksibel tapi tetap berbasis peraturan, kedua kepentingan bisa berjalan seiring. Masyarakat menikmati hiburan, pedagang mendapatkan rezeki, dan ketertiban terjaga.
Pemprov Jateng berencana mereplikasi pola serupa pada acara nasional lain. Rencana tersebut akan disusun dalam pedoman teknis yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM, dan Satpol PP. Tujuannya, memastikan setiap event besar jadi katalisator ekonomi mikro yang terstruktur, bukan sekadar keramaian sesaat. (sin/lar)