Tarif listrik PT PLN (Persero) untuk kelompok nonsubsidi tetap stabil pada level Rp1.352–1.699,53 per kWh hingga akhir Triwulan III 2026. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan atas kondisi ekonomi nasional dan stabilitas harga bahan bakar minyak di pasar internasional. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa stabilitas tarif ini dirancang untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang berlebihan.
Untuk konsumen yang menerima subsidi, tarif listrik dimulai dari Rp415 per kWh. Golongan subsidi ini termasuk rumah tangga dengan daya 900 VA dan bawahnya yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta rumah tangga miskin yang tercatat dalam Basis Data Terpadu untuk Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengaruswajaan subsidi dilakukan melalui mekanisme langsung pada tagihan listrik bulanan agar tepat sasaran.
Dampak stabilitas tarif nonsubsidi dirasakan oleh pelanggan komersial dan industri yang dapat perencanaan biaya energi dengan lebih predictable. Seketoprattutto untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya operasional. Dalam survei terbaru, sekitar 60% UKM di Jawa Tengah menyatakan bahwa stabilitas tarif listrik membantu mereka menjaga tingkat produksi tanpa harus melakukan efisiensi drastis.
PLN Jawa Tengah menyampaikan bahwa realizasi investasi dalam pembangkitan dan distribusi listrik terus dilakukan guna memenuhi permintaan yang terus meningkat. Mereka juga mengajak konsumen untuk menggunakan energi listrik dengan bijak dan memanfaatkan waktu induk yang lebih murah bila tersedia. Selain itu, program penggantian lampu hemat energi masih berjalan untuk mengurangi konsumsi pemakaian.
Dengan tetapnya tarif nonsubsidi dan peningkatan akses subsidi, diharapkan kemampuan pembelian listrik masyarakat dapat terjaga. Pemerintah setempat juga terus memantau distribusi bantuan sosial terkait energi guna tidak terjadi ketidaktepatan penerimaan. Untuk informasi lebih lanjut, konsumen dapat menyentuh layanan pelanggan PLN melalui aplikasi mobile atau kunjungan ke kantor layanan terdekat.
Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan penggunaan energi juga diperlukan. Kampanye hemat energi melalui sosial media dan acaracara desa telah dilakukan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan listrik yang efisien. Dengan kolaborasi antara PLN, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan ketahanan energi listrik di Jawa Tengah dapat terus terjaga. (red/lar)