Kendali – Ribuan sayuran segar berbentuk gunungan dibawa ratusan warga dan sukarelawan hingga ke lereng Gunung Ungaran, Minggu (4/10/2026). Aksi konvoi yang dimulai dari Cangkiran menuju Pos II Desa Margosari hingga kawasan Medini, Kecamatan Limbangan, bukan sekadar mempertahankan tradisi budaya. Gunungan sayur itu menjadi simbol nyata ketergantungan masyarakat terhadap kawasan gunung yang selama ini memasok air dan hasil pertanian bagi wilayah luas, mulai pasar di Kendal hingga Kota Semarang.
Sukarelawan yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Korwil Kendal memasang sekitar 200 banner penolakan sepanjang rute konvoi. Tulisan-tulisan itu menolak rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geothermal Gunung Ungaran yang dikhawatirkan merusak ekosistem penyangga kehidupan warga lereng gunung. Koordinator Wilayah Kendal Aliansi, Sri Joko Triyono, menegaskan bahwa gunung sudah cukup memberikan sumber kehidupan tanpa perlu "diotak-atik" demi proyek energi.
Keprihatinan warga berlandaskan data lapangan bahwa komoditas pertanian dari lereng Gunung Ungaran menghidupi tidak hanya petani setempat, tapi juga pedagang dan konsumen di pasar-pasar Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang. Joko menilai proyek geothermal justru mempertaruhkan rantai pangan yang sudah berjalan stabil. "Di Jawa ini kan sudah surplus listrik. Kenapa harus mengotak-atik Gunung Ungaran?" tanya Joko saat berbicara di hadapan massa di kawasan Medini.
Aliansi juga mengajukan alternatif konkret: pemanfaatan kawasan Bendung Bodri di Kecamatan Singorojo untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Menurut mereka, opsi ini lebih sejalan dengan prinsip kelestarian karena tidak mengganggu sistem akuifer dan pertanian gunung. Aksi Minggu lalu diakhiri dengan doa bersama dan tumpengan, sekaligus orasi warga yang menuntut pemerintah serius mengkaji dampak lingkungan sebelum mengeluarkan izin proyek.
Protes ini bukan kali pertama. Sebulan sebelumnya, warga lereng Ungaran wilayah Kendal sudah menggelar aksi serupa menuntut pembatalan rencana geothermal. Tekanan masyarakat makin besar seiring tidak adanya dialog transparan dari pihak pengusaha dan pemerintah daerah terkait studi kelayakan lingkungan (AMDAL) yang memadai. Warga menuntut keputusan yang memihak kelestarian jangka panjang, bukan keuntungan proyek jangka pendek. (bay/lar)