Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada empat sektor strategis. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah membuka data yang dibutuhkan auditor.
Permintaan itu disampaikan agar proses audit berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan data dinilai penting karena pemeriksaan BPK menyangkut sektor yang berhubungan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam bahan penugasan redaksi disebutkan, agenda audit berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Seluruh OPD terkait diminta menyiapkan dokumen, keterangan, dan akses informasi yang diperlukan selama proses pemeriksaan.
Taj Yasin menekankan bahwa audit bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Temuan dan rekomendasi BPK diharapkan dapat menjadi dasar pembenahan tata kelola, terutama pada sektor yang dinilai strategis.
Pemerintah provinsi juga perlu memastikan setiap data yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan dapat memberi gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut perbaikan di masing-masing OPD. (rms/lar)