Jateng Raya

Muzani Bantah Gus Kikin-Kiai Miftach Paket Titipan Prabowo

  • Ketua MPR Ahmad Muzani mengklasifikasikan klaim mengenai pencadangan Gus Kikin dan Miftachul Akhyar sebagai paket titipan Presiden Prabowo sebagai tidak berdasar.
  • Muzani menegaskan bahwa setiap langkah dalam penyusunan kepengurusan PBNU meliputi konsultasi dengan pengurus daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat NU untuk memastikan transparansi dan keadilan.
  • Dia juga mengajak seluruh anggota NU untuk tetap fokus pada agenda kemajemukan dan pembangunan yang telah menjadi gerakan utama NU, serta terdistraksi oleh isu-isu politik yang tidak terkait langsung dengan misi dakwah dan sosial.
  • Dengan klarifikasi ini, diharapkan perdukgian dalam menjalani proses demokrasi internal PBNU dapat berjalan lebih tenaga.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengklasifikasikan klaim mengenai pencadangan Gus Kikin dan Miftachul Akhyar sebagai paket titipan Presiden Prabowo sebagai tidak berdasar. Dalam suatu pernyataan, Muzani menjelaskan bahwa proses pencadangan calon ketua umum PBNU 2026-2031 dilakukan secara independen oleh tim formatur dan tidak ada interveni dari pihak eksekutif nasional.

Muzani menegaskan bahwa setiap langkah dalam penyusunan kepengurusan PBNU meliputi konsultasi dengan pengurus daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat NU untuk memastikan transparansi dan keadilan. Ia menambahkan bahwa anggapan tentang paket titipan hanya menciptakan spekulasi yang tidak perlu dan dapat merusak keharmonisan internal organisasi.

Dia juga mengajak seluruh anggota NU untuk tetap fokus pada agenda kemajemukan dan pembangunan yang telah menjadi gerakan utama NU, serta terdistraksi oleh isu-isu politik yang tidak terkait langsung dengan misi dakwah dan sosial. Menurut Muzani, keutamaan saat ini adalah memperkuat struktur ekonomi anggota melalui program usaha produktif dan pendidikan keagamaan berkelanjutan.

Sumber dari jateng.tribunnews.com menyebutkan bahwa Muzani menyampaikan pernyataan tersebut setelah pertemuan dewan pengurus MPR yang membahas berbagai isu nasional, termasuk dinamika organisasi massa seperti NU. Ia menutup dengan menyatakan bahwa setiap accusasi harus dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau rumor yang beredar di media sosial.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan perdukgian dalam menjalani proses demokrasi internal PBNU dapat berjalan lebih tenaga. Tanto pimpinan NU dari berbagai tingkat dijajaki untuk terus menjaga integritas proses pemilihan sehingga hasilnya mencerminkan keanggotan sejati, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Selain mengantisipasi hoax, Muzani juga menyoroti pentingnya literasi digital dalam kalangan NU agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Dia menyarankan pemberdayaan media internal NU sebagai wadah penyebaran informasi yang akurat dan akuntabel. (red/lar)

← Kembali ke beranda